sokola rimba (film)

Akhirnya buku sokola rimba yang bercerita tentang pengalaman saur m "butet" manurung dibuat filmnya oleh miles. Sayang filmnya memaksa menyampaikan pesan yang banyak. Padahal bisa mengambil satu atau dua pesan saja dari bukunya tidak perlu semua pesan diambil. Bisa saja sebenarnya pengalamanan mengajar butet atau tertekannya ruang hidup suku anak dalam saja yang diambil, pesan-pesan lain tidak perlu diambil. Tampaknya film ini tidak banyak menarik penonton waktu nonton bareng cima cuma beberapa gelintir penonton saja yang hadir.

Beberapa pekan sesudah film ini diputar suku anak dalam mengalami tekanan oleh aparat dan perusahaan.

http://www.mongabay.co.id/2013/12/13/puluhan-tahun-berlanjut-asiatic-persada-terus-memakan-korban-suku-anak-dalam/

Sampai hari ini masih ada warga suku anak dalam yang meningap di komnas ham Jakarta

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Penganggur Bergelar (copas dari kompas)

Kamis, 24 September 2009 | 02:42 WIB

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, penganggur yang sarjana telah mencapai lebih dari 600.000. Keadaan ini jauh lebih berbahaya daripada penganggur yang bukan sarjana karena dapat menimbulkan masalah sosial.

Berbagai upaya telah ditempuh guna mengatasi hal ini, tetapi tiap tahun angka pengangguran meningkat. Beberapa pihak lalu mencari kambing hitam penyebab pengangguran massal tersebut.

Tanggalkan gelar

Masyarakat kita sudah terbius dengan kehausan akan gelar. Setiap orang ingin mempunyai gelar sebanyak mungkin, ada yang melalui pendidikan, ada yang membeli gelar. Seolah seseorang menjadi tidak berharga jika tidak mempunyai gelar. Hanya masyarakat miskin yang tidak mempunyai gelar karena tidak mampu membayar pendidikan dan tidak mampu membeli gelar.

Perguruan tinggi menangkap gejala ini dengan menyediakan berbagai layanan untuk mendapatkan gelar, baik melalui pendidikan sebenarnya maupun seadanya, bahkan dengan menjual gelar. Perguruan tinggi membutuhkan uang, sedangkan masyarakat yang mampu akan rela membayar untuk mendapatkan gelar. Maka, terjadilah perpaduan yang menyesatkan.

Mudahnya memperoleh gelar membuat masyarakat berduyun- duyun ”lulus” dari perguruan tinggi dengan menyandang gelar tanpa dibarengi keahlian atau kompetensi. Ketika mencari peluang kerja, mereka tidak memenuhi syarat sehingga terjadilah penganggur bergelar. Seharusnya mereka segera menanggalkan gelarnya karena tidak bermanfaat sama sekali.

Penjenjangan

Perusahaan swasta dan industri menerapkan pola rekrutmen pegawai berdasarkan kemampuan/kompetensi, tidak semata- mata berdasarkan gelar. Para calon pegawai ketat diseleksi secara ketat melalui uji kemampuan/kompetensi disesuaikan jenis pekerjaan yang akan ditangani.

Adapun untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), seleksi hanya dilakukan terhadap gelar yang dimiliki calon pegawai, tanpa ada uji kemampuan/kompetensi. Karena sebagian besar masyarakat masih amat ingin menjadi PNS, mereka semua memburu gelar dengan berbagai cara, termasuk dengan memalsukan ijazah.

Penjenjangan karier di PNS juga hanya memerhatikan masa kerja dan gelar. Bagi mereka yang sudah bergelar S-2 atau magister akan dapat dipromosi ke golongan lebih tinggi, bahkan bagi mereka yang sudah bergelar S-3 atau doktor dapat dipromosi ke golongan tertinggi. Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Menneg PAN menganggap para penyandang gelar itu mempunyai kemampuan memadai. Padahal, kenyataannya mereka hanya memburu gelar melalui berbagai cara, termasuk cara tidak wajar, yaitu membeli gelar atau mengikuti kelas jauh, kelas eksekutif, kelas Sabtu-Minggu, kelas paralel, kelas ekstensi, dan berbagai macam nama lain.

Lengkap sudah kekalutan yang ada di Indonesia ini tentang gelar. Masyarakat amat terbius dengan gelar, pendidikan hanya sebatas formalitas untuk memberi gelar para ”lulusan” dan sistem kepegawaian kita terjebak gelar.

Berikan contoh

Bagaimana mengatasi hal ini? Mudah sekali. Mulai hari ini kita semua menanggalkan semua gelar yang tercantum di kartu nama, papan nama, foto, surat menyurat, undangan, panggilan pada acara resmi, dan lainnya.

Mulai hari ini kita semua hanya menggunakan nama masing- masing yang sudah diberikan oleh orangtua sebagai suatu amanah. Nama sudah amat membanggakan seandainya kita memiliki keahlian, sedangkan gelar sama sekali tidak memberi nilai tambah terhadap keahlian. Jika semua orang tidak menggunakan gelar, termasuk para pemimpin, masyarakat akan menjadi lebih realistis dan tidak lagi terbius oleh gelar.

Mudah-mudahan, setelah itu mereka semua mencari keahlian dan perguruan tinggi akan memberi keahlian kepada lulusan, dan akhirnya penganggur bergelar akan berubah menjadi pekerja ataupun pemberdaya yang andal.

Satryo Soemantri Brodjonegoro Guru Besar Toyohashi University of Technology; Mantan Dirjen Dikti

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/24/02422099/penganggur.bergelar

ps: tulisan pak satrio ini sangat menarik sekali. pemikiran mantan pejabat dikti yang bergelut dengan persoalan gelar-gelaran. solusi yg simple dan tampaknya sulit diwujudkan dalam iklim negeri ini yang masih memuja gelar. btw usul ini tampaknya perlu diajukan kepada pejabat yg suka mencantumkan gelar dalam setiap UU yang disahkan, di era pemerintahan sekarang baru terjadi :P.

Solusi yang mirip bisa diterapkan terhadap kebijakan Ujian nasional, beberapa akhli pendidikan sudah mengusulkan ini. Memperbaiki mental dan fasilitas sekolah dulu baru dikasih ujian nasional.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Fatwa aneh berjudul golput haram

MUI ada-ada aja.
mengeluarkan fatwa golput haram.
Kalo caleg di dapil gue ga ada yang bener masak gue mau pilih.
Si X korupsi dana anu.
Si Y manipulasi hasil itu.
Si Z telibat kasus anu.
Diantara caleg itu ga ada yang bener masak mesti gue pilih.
Mesti pindah dapil gitu? :p.
Ngaco pisan MUI.
Begitu pula nanti kalo pilpres semua calonnya ga ada yang bener masak mesti gw pilih.

Ngaco abis MUI.
Sebenernya daripada ngeluarin fatwa golput haram lebih baik die mengeluarkan fatwa partai yang calegnya ga bener masuk neraka semua :)) (emang manusia bisa menentukan masuk neraka apa surga :p)

ga mutu pisan neh MUI, gara-gara kepentingan politik segelintir orang saja sampe mengeluarkan fatwa.
jadi inget survei TII kalo sertifikat halal MUI merupakan sumber korupsi. :))


di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Video Sex Mahasiswa ITB

Gile gue dapet pelem porno yang bintangnya anak ITB. Si pelaku cewe pake kaos ITB. Filmnya tidak sengaja didapat oleh si B temen gue. Rekamannya dibuat menggunakan kamera digital dengan resolusi 3,2 M. Durasi film 13 menit dengan ukuran 500 mb, tampaknya sesuai dengan kapasitas maksimal memori kamera tersebut. Dengan durasi segitu ukuran gambarnya 640 x 480.
Sesudah diselidiki dengan seksama film tersebut dibuat bulan mei. Pelakunya adalah pasangan angkatan 2006. Dilakukan dikamar kos di jalan pelesiran. Mereka sengaja merekam film tersebut. Kemungkian film tidak cuma ini karena bloking kamernya sudah pas sekali. Pelaku sudah bisa di identifikasi dengan mudah karena teman-teman si pelaku sebenarnya sudah mulai mencurigai dan gerah dengan laku berpacaran mereka. Gue udah tau nama pelakunya, tapi ga kan gue publikasikan disini.
Meraka berdua tampaknya tidak belajar dari kasus bocornya film-film sejenis. Saran gue buat yang suka melakukan sex dengan bukan suami-istri, jangan sekali-kali merekam adegan sex. Karena apa? Karena kamu ga akan pernah bisa memprediksi masa depan. Bisa saja kamera berisi rekaman hilang. Bisa saja kamu lupa menaruhnya dimana. Bisa saja itu barang jatuh dijalan. Bisa saja file yang kamu taruh dikomputermu tidak sengaja tersebar. Bisa saja kamu kecurian. Dan kemungkinan-kemungkinan lain.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Sekolah Kami, Hidup Kami

Sekolah Kami, Hidup Kami / Our School, Our Lives (Steve Pillar Setiabudi | 2008|11:45]

Produser/Producer, Sutradara/Director, Penulis/Writer: Steve Pillar Setiabudi

Film ini adalah salah satu film diantara 10 film pendek di film 9808. Saya menonton film tersebut di selasar sunaryo art space bersama orang ini. Tadinya gw mau liat foto 3 en iit jaman dulu yang ada disalah satu film tersebut eh malah kepicut sama film sekolah kami, hidup kami.

Film ini ceritanya tentang anak osis SMU negeri 3 Solo yang membongkar kasus korupsi disekolahnya. Sebenarnya angkatan diatas mereka sudah tahu ada korupsi disekolah meraka tapi tidak berani membongkarnya. Angkatan siswa yang ada didalam film inilah yang berani membongkar kasus korupsi disekolahnya. Ketua osis bersama teman-temannya berani membongkar korupsi berawal dari kecurigaan atas laporan sekolah atas dana kesiswaan yang berlebihan. Mereka menunjukan laporan dengan dana yang sesungguhnya keluar. Mereka juga menunjukkan kopi paste dari laporan-laporan tahun sebelumnya.

Dalam melakukan usaha membongkar kasus mereka membentuk tim. Timnya terdiri dari tim pecari data, tim publikasi dan tim yang akan mempersiapkan demo. Anggota tim sangat selektif dipilihnya. Anggota tim tidak boleh anak guru, anak kepala sekolah, ikut les kepada guru , les kepada kepala sekolah dan pacaran dengan anak guru. Tim ini bekerja dengan baik. Pada waktunya mereka demo dan mengundang media. Perbuatan mereka menggemparkan Solo. Kepala sekolah disidang dihadapan seluruh siswa dan tidak bisa menjawab pertanyaan para siswa. Kocak melihat kepala sekolahnya gelagapan disidang seperti itu.
Di akhir film tokoh utama yang juga ketua osis bersumpah tidak akan menjadi PNS.

Mantap banget neh anak-anak SMU. Inilah hasil kecil dari tumbangnya rejim soeharto. Anak muda kritis berani menggugat dengan memanfaatkan kebebasan. Kalo dijaman eyang ga mungkin seperti itu. Tanpa banyak menggurui filmnya Stave Pillar banyak bercerita tentang 10 tahun reformasi. Perubuhan diakar rumput yang dilakukan oleh akar rumput sendiri, bukan orang lain.

ps: kalo ada yang punya CD filmnya bagi dung.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.orgdi muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

23 Juni

Senin siang kemaren gue muter-muter kota bandung buat nyari SMK buat anak ex smp al huda. Gile juga yak daftar SMK negeri bisa sampe 3 juta. KArena anak-anak itu ikutanya ujian paket B jadi mesti jeli cari sekolah yang bisa menerima ijasah paket B. Ketika ke SMK angkasa lucu juga si ibu penerima pendaftarannya ga tau apa itu homeschooling. Di sangka die yang ikutan ujian paket B itu gara-gara ga lulus UN. Ketika di bilang bukan ga lulus UN tapi homeschooling die keliatan bingung gitu. Wah miris juga kalo kayak gini. Guru yang mestinya tau sistem pendidikan malah ga tau.

Malemnya ketika gw ke walhi pak direktur bilang ada yang nyari gw di LBH. Di lbh ada katanya sore itu ada pertemuan katanya. Teryata ada kapolda gitu. Pak direktur kaget juga ada kapolda disitu, die kira ada rapat aksi. Kapolda nanyain gw katanya :D. Hahahahaha. Bang Ali yang ngundang, bang ali ini seniro awak di psik. Dari obrolan sama Kapolda katanya die serius ingin membersihkan kepolisian, kalo ada polisi yang nakal kasih fotonya atau laorkan ke die pasti ditindak sama die.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Kejar Paket B

Kelanjutan dari cerita Kejar paket B.

13 November 2007

Hari ini, untuk kedua kalinya saya mengantarkan murid-murid saya untuk
mengikuti Ujian Paket B. dari 8 orang murid saya yang harusnya
mengikuti ujian, hanya ada 7 orang murid yang bisa ikut. Satu orang
murid saya yang tidak ikut ujian dikirim orang tuanya unruk menjadi
tukang bangunan di Jawa.

Dari 7 orang muridku yang mengikuti ujian, ada 6 orang yang ujian
PAket B di PKBM Amanah dan 1 orang ujian di Patra Komala.

Kami semua tiba di PKBM Amanah pukul 12.oo. Hingga sekitar pukul
12.30, PKBM Amanah masih sepi. PKBM Amanah memiliki 2 ruang kelas yang
kecil. Suasananya mengingatkan saya akan sekolah murid-murid saya yang
telah bubar.

Ujian mulai pukul 13.oo. Mendekati waktu ini, pengawas pun telah tiba.
Ibu Euis, pemilik PKBM Amanah, dan seorang guru dari SMP Bina Bangsa
merupakan pengawasnya. Selain ke 6 muridku, ada juga 5 orang
bapak-bapak yang juga mengikuti ujian.

Ujian pertama adalah PPKN. Perlu diketahui bahwa kami semua belum
mengetahui jadwal ujian untuk 3 hari ini dan waktunya sebelum kemarin
pk 13.oo. Gila bukan!! Kami baru diberitahu jadwal ujian sehari
sebelumnya!!
Bahkan, kemarin pagi, kami belum mengetahui apakah ujiannya pagi atau
siang.

Setiap muridku diminta oleh oihak PKBM untuk membayar p 250.000,- per
anak. Hal itu cukup berat untuk keluarga murid-muridku, dan sampai
seminggu sebelum ujian, kami masih bingung darimana harus mendapatkan
uangnya.

Beruntungglah kami, seorang kenalan dari internet membantu membiayai
uang ujian ketujuh muridku. Kami sangat bersyukur akan hal ini.

Walaupun uang sumbangan tersebut telah saya pegang, sampai ujian tadi
saya belum membayarkannya ke PKBM. Saya ingin tahu apakah saya akan
ditagih atau tidak.

Waktu saya sedang menungu murid-muridku yang ujian PPKN, saya
dipanggil untuk masuk ke ruang kelas yang tidak digunakan untuk ujian.

"Ibu ada yang manggil," kata Bu Euis.
Ternyata seorang ibu yang berseragam dinas pendidikan, Bu Dewi
namanya. Dia ternyata memanggilku untuk mengingatkanku bahwa anak-anak
belum membayar uang ujian.

Saya iseng bertanya," Bukannya pemerintah yang membiayai?"
Ibu itu pun menjawab,"Ibu jangan salah, ujian ini tidak disubdsidi
pemerintah. Tolong dibedakan yah. Ada ujian yang disubsidi pemerintah.
Kalau ini tidak."
Dan secara manis, ibu tersebut mencoba merayuku,"Ini uangnya kan
dipakai buat uang transport. Pengawasnya kan tiap hari ada 2, jadi
untuk 3 hari pengawasnya ada 6. Kalau disubsidi pemerintah mah kita
juga gak bakal minta. Selain itu kan buat transport pengawas."

Dalam hati saya percaya bahwa sebenarnya pihak PKBM Amanah memungut
bayaran dalam keadaan 'terpaksa'.Pasti ada pihak tertentu yang
memberikan tekanan pada PKBM untu menarik bayaran1. Saya telah
menanyakan penduduk sekitar tentang PKBM Amanah. Bu Euis, pemilik PKBM
Amanah terkenal karena sering memberikan bantuan pendidikan ke
anak-anak usia SD – SMU di sekitar sana. Selain itu ia sibuk mengajar
di sana-sini.

Teman saya telah memperingatkan saya bahwa bisa saja pihak PKBM Amanah
menggratiskan anak-anak untuk ikut ujian, tetapi pihak PKBM Amanah
mungkin akan ditekan oleh pihak tertentu. Salah satu bentuk tekanan
yang mungkin terjadi adalah pihak PKBM dimintai menggantikan uang
anak-anak yang tidak membayar. Walaupun ini belum tentu benar, saya
tidak berharap hal ini terjadi.

Akhirnya saya pun membayar uang ujian murid-murid dengan hasil
sumbangan seorang kenalan di Internet. Untuk 6 orang anak, saya harus
membayar 6 x Rp 250.000,- = 1,5 juta rupiah.

Setelah saya membayar, saya mendapatkan perlakuan yang sangat manis
dari Ibu dari dinas pendidikan Kota Bandung, yang katanya merupakan
penilik ujian yang tugasnya adalah untuk mengawasi ujian tersebut. Aku
benci sekali sikap 'sok manis ini' ini dan sebenarnya saya marah
sekali. Akan tetapi kemarahan tersebut saya simpan dalam hati dan saya
paling memberikan semyuman sinis pada ibu tersebut.

Ibu tersebut meminta Bu Euis untuk meberikan saya soal matematika yang
akan diujiankan untuk pelajaran kedua(saat itu masih waktu untuk ujian
I). Katanya saya boleh membuatkan solusinya dan memberikannya ke
anak-anak saat ujian. "Biar anak-anak lulus, kasian kan udah 2 kali
gak lulus."

Saya menolak sambil tersenyum sinis.

Saya bahkan ditawarkan untuk mengisi lembar jawabannya Heri, muridku
yang tidak mengikuti ujian karena telah menjadi tukang bangunan. Agar
Heri nanti bisa mendapatkan ijazah.

Saya pun menolak.

Saat anak-anak akan memasuki ujian ke dua, saya diperbolehkan masuk ke
dalam kelas. Saya duduk di bangku kosong panjang yang ada di belakang
kelas. Saat soal dibagikan, saya pun diberi soal matematika yang
diujiankan.

Karena iseng, dan suka menghitung, saya pun membuat solusi jawaban.
Rencananya akan saya simpan sendiri, sebagai 'bahan tambahan belajar'
untuk murid-muridku yang sekarang. Tapi ternyata ibu-ibu dari dinas
pendidikan mengira saya membuatkan kunci jawaban untuk murid-murid
saya yang akan ikut ujian,"Nah gitu dong!" Padahal, solusi tersebut
sama sekali baut muridku yang saat itu sedang mengikuti ujian. Dan
saya sama sekali tidak suka dengan kata-kata si ibu tersebut. Saya pun
sibuk sendiri menghitung dan membiarkan si ibu pergi.

Ujian selesai sekitar pukul 17.00 kami pun pulang. Saya ingin segera
pulang untuk menuliskan apa yang telah saya alami hari ini.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Kejar paket B

Dapat email dari seorang kawan. Beginilah potret kehidupan bangsa ini. Jadi teringat perkataan Prof M T Zein " Sungguh malang nasib mereka yang bodoh dan miskin, tidak ada yang memikirkan mereka. Bagaimana mau pintar kalau sejak dalam kandungan saja gizi mereka kurang"

---

Versi Opini

Dibuat oleh salah satu mantan pengajar Mts. Al-Huda, Bandung, Jawa Barat

Kronologis Kejadian

Rabu, 11 September 2007, seorang guru yang pernah mengajar bersamaku waktu di Bandung dulu mengabariku bahwa murid-murid di sekolah tempat kumengajar dulu tidak lulus Ujian Kejar Paket B. Aku agak terkejut, karena dari 8 orang muridku yang mengikuti Ujian Kejar Paket B, semuanya tidak lulus. Masalahnya, bagiku reputasi dan kualitas Ujian Kejar Paket B jauh lebih rendah daripada UAN. Kenapa mereka sampai tidak lulus juga? Apa kemampuan akademik mereka serendah itu? Untuk informasi saja, dari 10 anak dari Mts. Al Huda yang mengikuti UAN tahun 2007 hanya 2 orang yang lulus UAN, sisanya harus mengikuti Ujian Kejar Paket B dan kedelapannya lagi-lagi tidak lulus.

Karena kupikir guru-guru yang lain pasti butuh bantuan dalam mengurus masalah ini, aku memutuskan bertemu mereka. Aku berangkat dari Jakarta ke Bandung (saya kini mengajar di Jakarta) untuk bertemu guru-guru yang lain, sebut saja namanya A dan B (keduanya masih mengajar di Mts. Al Huda). Dari sana aku mengetahui bahwa:

1. Status ketidaklulusan anak-anak masih simpang siur, belum ada yang menerima berkas resmi dari Diknas yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut tidak lulus. A mendengar kabar tersebut dari salah satu orang tua murid. Jadi aku masih berharap berita itu tidak benar.

2. Ternyata Mts. Al Huda sudah bubar, karena tidak ada murid dan berbagai masalah intern. Manajemen sekolah seperti mau lepas tangan terhadap masalah ini.

3. Rapor anak-anak dipegang oleh salah satu guru dan tidak dikembalikan pada anak-anak. Padahal raport tersebut dibutuhkan untuk keperluan administrasi anak-anak di SMA.

4. Ke-7 anak-anak tersebut sudah memasuki jenjang SMA dengan mempending ijazah paket-B mereka. A bilang sudah ada keputusan dari pemerintah bahwa sekolah tidak boleh menolak anak-anak yang tidak lulus UAN dengan tetap berprinsip kompetisi (aku tahu ini belakangan sih). Hal ini diketahui oleh A dari koran Pikiran Rakyat, dan telah dikonfirmasikan dengan orang dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Murid-murid saya bisa memasuki SMA dan SMK swasta "kecil" (in my opinion) yang juga membutuhkan murid. A telah memastikan bahwa manajemen sekolah-sekolah tersebut lebih baik dari pada Al Huda, sehingga nanti anak-anak (mungkin) tidak terjebak dalam masalah yang sama.

5. Ada kabar bahwa kepala sekolah sudah mendaftarkan anak-anak untuk mengikuti Ujian Kejar Paket B selanjutnya yang diadakan setelah lebaran. Tapi belum ada yang tahu kepastiannya.

6. A bercerita bahwa beberapa temannya murid-muridku yang bersekolah di sekolah lain, ada juga yang bernasib sama (tidak lulus Ujian Kejar Paket B), tapi masalah itu sudah "diurus" oleh pihak sekolah mereka dan mereka "akhirnya diluluskan". Kabar itu memang belum bisa dipastikan, tapi aku jadi sedikit berharap masalah anak-anak juga bisa "diselesaikan" meskipun aku belum tahu bagaimana bentuk term "diurus" itu.

Jadi aku mulai membantu guru-guru yang lain mengurai benang kusut ini. Hal pertama yang terpikir olehku adalah mencari tahu nilai hasil Ujian Kejar Paket B dan memastikan apakah murid-muridku lulus atau tidak. A memiliki nomor telepon Ibu Yetti, Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah. Dari Beliau, aku memperoleh informasi bahwa nilai hasil ujian dan status kelulusan murid-muridku dapat diperoleh di Bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kota Bandung. Akhirnya aku ke sana. Di sana aku memperoleh informasi yang kira-kira begini :

1. Aku sangat terlambat. Nilai anak-anak sudah keluar sejak bulan Juni (dan aku baru ke sana bulan September). Dan seharusnya anak-anak sudah didaftarkan untuk mengikuti Kejar Paket B yang akan diadakan bulan Oktober.

2. Nilai murid-muridku memang sangat jelek (cukup shock juga melihatnya). Mereka positif tidak lulus. Entah harus lega juga atau makin shock, dari buku daftar nilai hasil Ujian Kejar Paket B yang ditunjukkan oleh staff diknas bag. PLS, aku tahu bahwa banyak juga anak-anak yang mengalami nasib seperti murid-muridku. Aku sedikit ingin bertanya bagaimana "sebaiknya" menurut bapak, bisa "diurus" atau tidak ? Tapi aku memang tidak berbakat menanyakannya (padahal dulu kupikir itu hal yang biasa ketika kita beranjak dewasa).

3. Murid-muridku tetap bisa mengikuti Kejar Paket B. Namun mekanismenya harus melalui PKBM. Pihak Dinas Pendidikan menyarankanku untuk mendaftarkan murid-muridku di PKBM Siliwangi 2. Berdasarkan informasi dari pemilik PKBM siliwangi 2, aku memperoleh informasi bahwa untuk mengikuti Ujian Kejar Paket B, anak-anak harus mengikuti semacam bimbingan belajar selama 3 bulan sebelum mengikuti Ujian Kejar Paket B. Persyaratan ujian adalah rapor SMP, legalisir ijazah SD, dan foto. Biaya untuk bimbingan belajar sebesar 250 ribu/anak (biaya bimbingan ini kesepakatan forum PKBM di Bandung. Beliau menunjukkan surat edarannya-red). Sementara biaya ujiannya sebesar 50-75 ribu/anak. Menurut pihak PKBM tersebut, kedua biaya tersebut negotiable (bisa dibicarakan di pertemuan selanjutnya di PKBM/di rumah beliau. Saat itu kami di Diknas-red). Dalam kasusku yang sangat terlambat, beliau bilang tidak masalah anak-anak tidak mengikuti dengan penuh belajar yang 3 bulan itu. tapi anak-anak tetap harus belajar disana untuk bersilaturahmi dengan murid-murid lain dan beliau tidak bisa "menjamin" anak-anak bisa lulus tanpa mengikuti bimbingan belajar tersebut.

“Yah kalau anak-anak gak ikut itu, saya gak jamin anak-anak bisa lulus”, begitu katanya.

Dalam hati aku masih bertanya-tanya, apa benar biayanya semahal itu? Akupun merasakan ada hal yang "mencurigakan" ketika berbicara dengan orang PKBM tersebut. Aku memutuskan untuk mencari jalur lain atau kejelasan prosedur yang sebenarnya. Murid-muridku tak mampu membayar semahal itu. Orang tua murid-muridku beberapa buruh. Rp 250.000,- tentu biaya yang terlalu mahal.

Aku memutuskan untuk menghubungi mantan kepala sekolah Al-Huda untuk memastikan apakah beliau memang benar sudah mendaftarkan anak-anak untuk mengikuti Ujian Kejar Paket B. Via SMS beliau bilang bahwa beliau sudah mendaftarkan anak-anak untuk mengikuti Ujian Kejar Paket B ke PKBM Amanah dan beliau memberikan no kontak pemilik PKBM tersebut. Pemilik PKBM amanah yang kuhubungi mengatakan bahwa memang kepala sekolah Al-Huda sudah menghubungi beliau, tapi harus ada konfirmasi lebih lanjut. Aku bertanya untuk memastikan apakah murid-muridku bisa mengikuti ujiannya saja, sementara proses belajarnya tetap dengan guru-guru Al Huda. Aku lega sewaktu beliau berkata bisa. Aku pikir tanpa mengikuti bimbingan belajarnya, biayanya akan lebih murah, karena hanya biaya ujiannya saja. Akhirnya kami memutuskan untuk bertemu di rumah beliau. Disana aku mengetahui bahwa biaya untuk mengikuti Ujian Kejar Paket B di PKBM Amanah adalah sebesar Rp 250.000,- meski tanpa mengikuti bimbingan belajarnya. Biaya sebesar itu sudah mencakup biaya untuk ijazah dan lain-lain. Tidak ada tambahan biaya lagi. Beliau bilang biaya sebesar itu sudah kesepakatan forum PKBM. Menurut beliau, aku masih beruntung sudah menghubungi beliau, di PKBM lain mungkin biaya akan lebih besar lagi. Jalan buntu. Tapi setidaknya aku bisa memperoleh soal Kejar Paket B tahun 2005 dari beliau[1]. Lumayan buat buat belajar anak-anak.

Aku pikir masih ada 2 jalan yang masih bisa kucoba:

1. Mencari PKBM lain yang mungkin bisa menggratiskan atau setidaknya hanya membayar biaya ujiannya saja. Kupikir siapa tahu ada PKBM yang tidak termasuk forum PKBM itu.

2. Jalan lain yang terpikir olehku adalah mencari prosedur Ujian Kejar Paket B dari pemerintah langsung.

Jadi kucoba mencari satu persatu:

1. Aku meminta A mengubungi Kerlip (Keluarga Peduli Pendidikan), menanyakan apakah mereka juga menyelenggarakan Ujian Kejar Paket B. A mengenal pihak Kerlip dan mereka mungkin bisa mengusahakan muridmuridku untuk ikut ujian. Pihak Kerlip mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan apakah bisa mengakomodir murid-muridku dan memberikan ujian gratis. 2 hari kemudia, pihak Kerlip memberi kabar bahwa untuk saat ini mereka belum bisa menyediakan ujian gratis karena dana bantuan belum turun. Akan tetapi, mereka merekomendasikan ke nomor kontak lain yang mungkin bisa menyediakan ujian gratis untuk murid-muridku. Sayangnya, ternyata belum bisa. Tapi aku mendapat bantuan untuk dihubungkan ke PKBM lain yang mungkin bisa memberikan ujian gratis. Disana ternyata biayanya Ujian Kejar Paket B-nya lebih mahal (500 ribu). Tapi untuk kasusku (murid-murid dari keluarga tidak mampu), ibu pemilik PKBM tersebut berkata bahwa beliau mungkin bisa membantu. Beliau bilang bahwa setiap PKBM terkadang mendapat jatah sekitar 20 siswa yang dapat mengikuti ujian gratis dari Diknas. Tapi untuk ujian di bulan Oktober ini, jatah tersebut sudah penuh. Jadi aku hanya bisa mencoba untuk mendaftarkan anak-anak untuk jatah tahun depan. Beliau bilang sebaiknya mereka didaftarkan lebih awal sehingga beliau mungkin bisa membantu. Tapi beliau tidak bisa menjanjikan bahwa mereka semua bisa memperoleh jatah tersebut, mengingat tingginya peminat yang ingin mengikuti Kejar Paket B gratis ini. Persyaratan yang harus dipenuhi sama yaitu rapor smp, foto dan ijazah SMP yang dilegalisir.

Sementara itu A mencoba menghubungi seorang teman yang aktif di pendidikan alternatif. Dari sana ia mendapatkan nomor kontak ketua PKBM Alpha. Beliau bilang di PKBM tersebut anak-anak bisa belajar dengan gratis. Kalau tidak gratis, A boleh melapor ke beliau. A pun menelepon salah satu pihak PKBM Alpha. Ia mendapat informasi kami bisa mencoba mendaftarkan anak-anak di sana dan bisa mengikuti Ujian Kejar Paket B tanpa biaya. Tapi menurut beliau, biaya sebesar 250 ribu itu sebenarnya permintaan Diknas untuk ikut ujian. Dari pengalaman beliau, anak-anak yang tidak membayar biaya tersebut kemungkinannya kecil untuk lulus ujian.

“Pak, saya dengar di PKBM Alpha anak-anak bisa belajar gratis?”

“Iya, betul di sini tidak dipungut biaya.”

“Tapi kalau ujiannya gimana ya? Bayar tidak?”

“Nah itu, kalau untuk ujian kemungkinan dipungut bayaran sekitar Rp 250.000,-“

“Loh, katanya gratis Pak?”

“Iya, belajarnya gratis, tapi kalau untuk ujiannya kemungkinan bayar. Ujiannya itu yang menyelenggarakan Diknas. Nah, uang itu yang mungut Diknas.”

“Wah, mahal benar yah pak? Aduh, anak-anak saya mana bisa bayar.”

“Ya itu, saya juga tahu. Hal ini memberatkan sekali. Saya dan ketua PKBM ini dari dulu juga marah sekali.”
“Kemarin waktu anak-anak ikut Ujian Paket B pertama kali bayar nggak?”

“Nggak.”

“Nah, harusnya bayar tuh. Makannya anak-anak gak diurusin.”

Begitulah percakapan di telepon yang terjadi antara A dan pihak PKBM Alpha.

2. Untuk mengetahui kejelasan prosedur program Kejar Paket B, aku mengunjungi diknas provinsi (karena aku sebelumnya sudah ke Diknas Bandung) dan Departemen Agama (karena murid-muridku berasal dari MTS). Semua jawabannya sama, untuk mengikuti Ujian Kejar Paket B harus melalui PKBM. Mengenai biaya, implisitnya, tergantung PKBM. Aku tidak bisa mendapat informasi apa-apa lagi selain itu. Padahal aku ingin sekali tahu, bagian apa di diknas yang menyelenggarakan ujian itu. Dan berapa biaya ujian sebenarnya. Sebenarnya memang ada prosedur lain untuk menyelesaikan masalah anak-anak yaitu mengikuti UAN tahun depan. Masalahnya sekolahnya sudah bubar. Dan karena anak-anak sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMU dan SMK, kupikir akan lebih baik kalau anak-anak secepatnya bisa mendapat ijazah SMP (selain karena pihak sekolah juga sudah meminta ijazah tersebut).

Teman saya A menghubungi seseorang yang mengerti banyak tentang Undang-Undang pendidikan, untuk menanyakan Undang-Undang yang menyangkut PLS. Dan beginilah balasannya:

“Peraturan Pemerintah Turunan UU Sisdiknas tentang PLS belum ada. Yang ada masih yang lama, atau baru tetapi ad hoc.”

Dari sepanjang perjalanan saya mengurus pendaftaran Kejar Paket B, ada beberapa pertanyaan yang mungkin peserta milis bisa membantu saya menjawab :

1. Sebenarnya berapa sih harga dasar Ujian Kejar Paket B dari pemerintah? Kalaupun ada margin keuntungan yang bisa diperoleh oleh PKBM, berapa maksimal margin yang diperbolehkan? Menurut saya, kalau memang pemerintah melempar Ujian Paket B ke PKBM, sedikit wajar juga kalau mereka mengutip biaya administrasi. Tapi Kejar Paket A dan B adalah pendidikan dasar yang diwajibkan pemerintah, setidaknya harus ada batas-batasannya. Untuk informasi lain, si A pernah menelfon salah satu lembaga yang menyelenggarakan Kejar Paket B (informasinya berasal dari iklan koran), di sana biaya Ujian Kejar Paket B-nya mencapai Rp 1.500.000,-.
2. Bukankah Kejar Paket B sebenarnya diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah yang tidak memiliki biaya untuk mengikuti sekolah formal?
3. Kabarnya pengajar Kejar Paket B dibayar oleh pemerintah (tolong koreksi bila saya salah informasi). Lantas, kenapa harus ada biaya bimbingan belajar?
4. Ada hal yang menurut saya aneh di prosedur Ujian Kejar Paket B. Salah satu persyaratan mengikuti Ujian Kejar Paket B adalah rapor SMP. Bukannya Kejar Paket B sebenarnya diperuntukkan oleh anak-anak yang putus sekolah? Dari mana mereka mendapat rapor? Setahu saya program belajar Kejar Paket B dipadatkan menjadi sekitar 3 bulan. Rapor apa yang didapatkan dalam 3 bulan? Menurut salah seorang pemilik Kejar Paket B, biasanya rapornya dibuatkan oleh mereka. Aku bingung, rapor tiga tahun? Fiktif dong? (Maaf, saya tidak berani bertanya langsung pada mereka). Kalau ada yang mengetahui dengan benar prosedurnya, saya minta bantuannya mengoreksi saya.
5. Adakah pengawasan pemerintah untuk menjaga kualitas dan keabsahan hasil Ujian Kejar Paket B (dan paket-paket yang lain)? Sebab saya mendapat informasi berikut ini (meski saya tidak menjamin 100% kebenarannya):

o murid-muridku berkata bahwa saat ujian, ternyata mereka mendapat contekan dari pengawas (khusus untuk pelajaran IPA), walaupun belum tentu benar. Dan muridku mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada contekan tersebut. 2 peserta yang duduk di pojok belakang diperbolehkan membawa dan menyalakan hp, bahkan mereka memperoleh sms, yang murid-muridku berkata mungkin berisi contekan. (Karena saat ujian mereka berisik sekali). Kenapa pengawas memberikan jawaban, dan peserta ujian diperbolehkan menyalakan hp? Oh ya, dan perlu diketahui bahwa dari satu kelas tersebut, hanya 2 orang yang lulus ujian.

Hasil Ujian Kejar Paket B di kelas tempat murid-muridku mengikuti ujian

o Salah satu PKBM mengatakan bahwa kalau anak-anak tidak membayar biaya 250 tsb, mereka kemungkinan tidak akan lulus. Buatku, masalahnya adalah: lembar jawabannya bisa dimanipulasi di mana? Apakah ketika di PKBM? Atau di Diknas? Adakah pengawasan untuk memastikan bahwa lembar jawaban dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup rapat sampai saatnya diperiksa? Katanya (entah kata siapa) pemeriksaannya dilakukan di pusat. Pusat itu dimana? Apakah pusat itu Jawa Barat, atau di Jakarta? Adakah yang mengawasi sepanjang perjalanannya melewati erbagai lembaga? Atau karena prosedurnya sederhana, jadi tidak perlu ada pengawasan?

o Salah satu pemilik PKBM berkata bahwa soal Ujian Kejar Paket biasanya tidak jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kupikir pantas saja kalau banyak yang meragukan hasil Ujian Kejar Paket.

Opini Terakhir

Mungkin ada dari anda yang membaca tulisan ini yang merasa bahwa “Yah, gimana lagi, mereka kan ga lulus UAN (aku sedikit mendapat respon ini dari beberapa orang).” Tapi bukan berarti mereka harus dipersulit untuk memperoleh pendidikan selanjutnya, bukan?

Ini mungkin yang akan terjadi:

1. Kalau seorang pintar (akademis) dan mampu à lebih terjamin untuk mendapat hak pendidikan
2. Kalau seorang pintar (akademis) dan tidak mampu à masih punya kesempatan untuk mendapat pendidikan
3. Kalau tidak pintar (akademis) tapi mampu à Setidaknya masih bisa ikut ujian (masih bisa bayar untuk ikut Ujian Paket B). Jadi masih punya pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Kalau tidak pintar (akademis) dan tidak mampu à Tidak punya kesempatan, karena tidak mampu untuk ikut Ujian Paket B. Rp 250.000,- bukan hal yang mudah untuk sebagian penduduk Indonesia. Anak-anak ini kemudian akan putus sekolah. Langsung bekerja, mungkin menikah muda. Karena tidak punya keterampilan, kesempatan untuk sekolah lagi. Wah, makin banyak anak putus sekolah di Indonesia dong?

Lagipula, untuk kasus Al-Huda, kurasa itu tidak sepenuhnya salah murid-muridku. 8 dari 10 siswa tidak lulus. Mungkin ada kesalahan dari saya dan teman-teman sebagai pihak pengajar, pihak sekolah, dan sebagainya. Saya merasa bahwa anak-anak sangat dipersulit, bahkan untuk mengikuti ujian. Sulit sekali untuk mendapat kesempatan untuk belajar lagi.

Kalau hanya 1 anak yang bermasalah, dan yang lain lulus dengan baik, mungkin permasalahannya memang di anak tersebut. Dan kita bisa membantunya meningkatkan kemampuannya. Lagipula, apapun masalahnya, kita tidak boleh mempersulit anak-anak memperoleh pendidikan. Apalagi pendidikan dasar.

Dalam kasus ini, bisa dibilang murid-muridku terancam putus sekolah (karena sekolahnya bubar). Di luar sana sudah banyak anak-anak yang putus sekolah. Tidak seharusnya jumlah itu makin bertambah, apapun alasannya.

---

[1] Setelah mengikuti ujian Paket B (saat itu di SMU 8, Bandung ), soal dikembalikan. Penulis pun telah mencoba memnta soal ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tetapi phak dinas tidak mau memberikan soalnya. Menurut penulis, PKBM Amanah mau meminjamkan soalnya, karena pihak PKBM mengira murid-murid penulis akan tetap ikut PKBM Amanah.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Saur Marlina Manurung nama aslinya. Menjadi terkenal dengan nama butet manurung. Anak antrop en sastra indonesia ini terkenal karena pekerjaannya (sekarang jadi hobi) mengajar suku anak dalam di bukit dua belas jambi. Cerita butet dalam buku ini menarik sekali. Waktu peluncuran bukunya di bandung sampe ada yang sengaja dateng ngasih oleh-oleh dari perjalannya ke irian. Butet ini sosok langka di indonesia. Buat antropolog Indonesia lebih langka lagi. Butet bilang die seneng di suku anak dalam karena mereka selalu senang, tertawa-tawa dan bahagia terus tiap hari.
Kalo mo tau ceritanya lebih banyak beli bukunya. Sekalian nyumbang buat sokola. Butet sekarang tidak dalam wadah WARSI lagi die bikin lsm sendiri. Lsm yang idealis pisan, saking idelaisnya sampe kere gitu. Salah satu bukti idelaisnya semua yang mo ngajar di pedalaman diminta menanggung ongkos sendiri ke lokasi. :D.

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Bantu Anak Sekolah

Anak-anak mts al huda butuh bantuan ngelanjutin sekolah neh.
Baru ada satu orang yang bantu buat biaya satu tahun satu siswa smu. Thank's berat!
Ga pake komen langsung kirim salut deh om.

Email dari imoth :

Dear All,

Murid-murid dari teman2 guru relawan (yg juga mahasiswa itb) saya saat ini sedang membutuhkan bantuan. Mereka, yang namanya ada dalam daftar berikut membutuhkan dana untuk melanjutkan sekolah. Kebanyakan dari mereka tinggal di kampung daerah Dago Atas dan berasal dari keluarga tak mampu, tapi sangat ingin melanjutkan sekolah hingga setinggi-tingginya.

Kesemuanya telah mengikuti tes pendaftaran ke sekolah yang dituju berkat bantuan teman2 guru relawan dan telah diterima di sekolah tersebut. Sayangnya, biaya pendidikan yang mahal membuat niat mereka untuk bersekolah surut.Bagaimana tidak, uang untuk beli sepatu, buku-buku dan seragam saja tidak ada. Untuk itu, saya dan teman2 sangat mengharapkan bantuan dari semua, baik uang untuk biaya setahun/semampunya atau barang2 yang mereka perlukan.

Ada 10 orang murid yang membutuhkan bantuan, tapi saat ini kami baru mampu menyediakan data 6 orang saja. Dari ke-6 orang ini, 3 orang telah diterima di SMU 19; 2 org telah diterima di SMIP dan 1 org lulus USM Unpar. Enam orang tersebut membutuhkan dana pendidikan untuk meneruskan pendidikan di sekolahnya, karena santunan dana dari sekolah sangat kurang/hampir tidak ada. Yang paling tragis malah, 1 org yg lulus USM-Unpar Administrasi Publik terancam tidak akan mengambil kuliah di Unpar karena tidak ada biaya.Tapi dia telah mengikuti SPMB tahun ini untuk kuliah di UNJ(mohon do'anya).

Sekali lagi, kepada semuanya..mohon bantuannya.

Jika ingin membantu, silahkan balas e-mail ini ke alamat e-mail saya.


Terima kasih,

Ima

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Selamat Hari Pendidikan 2007

Mereka berhak memperoleh penididikan.
Pemerintah bersalah dan harus dituntut bila mereka tidak bisa sekolah.
Jika orang tua tidak mau menyekolahkan mereka orang tua harus dituntut oleh pengadilan.

@gambar diambil di gedebage tanggal 30 april 2007 pukul 8 pagi.
di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org

Taman siswa dan Pendidikan kita

Tulisan Mochtar Buchori di kompas 3 juli 2006 menarik sekali. Di potong beberapa bagian.

Taman Siswa dan Pendidikan Kita

Mochtar Buchori

Pada HUT ke-84 Perguruan Taman Siswa, selaku aktivis pendidikan dari luar keluarga Perguruan Taman Siswa, saya bertanya, apakah yang dapat disumbangkan oleh Taman Siswa untuk ikut mengarahkan proses transformasi pendidikan Indonesia yang kini sedang berlangsung?

Ada dua hal yang mendorong saya mengajukan pertanyaan ini. Pertama, karena Taman Siswa mewarisi kekuatan kultural yang amat besar, yang telah berhasil melahirkan sistem pendidikan yang benar-benar berwatak nasional. Sistem ini ternyata mampu bertahan dalam masyarakat Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan yang bersifat fundamental dan transformatif.

Kedua, karena dewasa ini sistem pendidikan kita, dalam pengamatan saya, sedang mengalami kebingungan. Hiruk-pikuk sekitar ujian nasional (UN) hanya merupakan riak kecil dari kebingungan pendidikan. Gejala kebingungan lebih besar tercermin pada masalah "pendidikan alternatif". Di satu pihak ada beberapa kelompok di masyarakat yang dengan keterbatasannya berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Di pihak lain, ada pemerintah yang tampaknya mempersulit kehadiran lembaga-lembaga "pendidikan alternatif" itu. Lalu, bagaimana sikap bangsa kita terhadap masalah anak-anak yang benar-benar tidak mampu? Kita bingung menghadapi masalah ini.

Visi Ki Hadjar

Jika visi dan keberanian besar yang telah melahirkan Perguruan Taman Siswa masih ada sisanya, tentu ada sesuatu yang besar yang dapat disumbangkan Taman Siswa untuk mengatasi kebingungan besar yang sedang kita alami dalam mengarahkan pendidikan Indonesia di masa depan. Itu harapan saya.

Dalam berharap ini, beberapa sketsa tentang kebesaran visi serta keberanian politik Ki Hadjar Dewantara mengemuka. Ketika Ki Hadjar menyatakan anak-anak Indonesia harus dididik dalam suatu sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan sendiri, bukan pendidikan yang berakar pada kebudayaan Belanda, maka pandangan ini sungguh merupakan suatu ledakan politik yang dahsyat saat itu.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda menyatakan di kalangan penduduk Indonesia terlihat adanya kehausan yang amat besar akan kemampuan berbahasa Belanda, dan saat sebagian politisi Indonesia menekankan betapa pentingnya pengetahuan modern yang harus diperoleh melalui pendidikan Belanda, saat itu Ki Hadjar menekankan pandangan sebaliknya.

Modernitas tidak hanya dapat diambil dari Barat dan melalui pendidikan Belanda, tetapi juga dapat diambil dari kebudayaan besar lain, melalui sistem pendidikan yang bisa tumbuh di bumi kultural sendiri. Pandangan ini didukung Dr Soetomo dari Parindra, yang juga menganjurkan dilakukannya reorientasi dalam pengembangan sistem pendidikan Indonesia, antara lain dengan melihat ke Jepang dan Turki.

Visi besar itu dilanjutkan dengan pendirian Perguruan Taman Siswa yang tidak mau menerima subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menopang kehidupannya. Juga sikap Taman Siswa terhadap ijazah, mencerminkan keberanian politik yang besar. Taman Siswa tidak membutuhkan ijazah negeri yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda. Taman Siswa mengeluarkan ijazah sendiri yang berlaku di semua lingkungan Taman Siswa dan masyarakat yang memiliki sikap politik yang sama dengan Taman Siswa. Jika ada murid Taman Siswa yang ingin memiliki ijazah negeri, itu merupakan urusan pribadi murid itu.

Di Taman Siswa, murid dibesarkan dengan pandangan, orang Indonesia tidak harus memiliki ijazah negeri untuk dapat hidup di negerinya sendiri. Kita tidak harus menjadi pegawai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk dapat hidup secara layak.

Saat itu saya murid sebuah sekolah Muhammadiyah yang tidak disubsidi. Suasana yang amat dominan di sekolah ialah bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan berdasar program pemerintah agar sekolah dipandang layak mendapat subsidi Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di sekolah saya selalu ditekankan, betapa pentingnya memiliki ijazah negeri dengan jalan ikut mengikuti ujian negara (staatsexamen) sebagai extranea (peserta ujian dari luar). Hanya dengan ijazah negeri kami akan diterima di sekolah-sekolah yang menjanjikan masa depan yang baik.

Pikiran Mohammad Said

Sungguh besar perbedaan suasana antara di Taman Siswa dan sekolah saya. Anehnya, saat itu, saya merasa lebih mentereng sebagai siswa Muhammadiyah tak bersubsidi daripada teman-teman murid Taman Siswa. Dalam kesadaran politik, rasa nasionalisme saya rasanya tidak lebih rendah daripada yang diperlihatkan teman-teman dari Taman Siswa. Dalam penguasaan bahasa Belanda saya merasa lebih baik. Kemampuan bahasa Belanda kebanyakan teman-teman saya dari Taman Siswa plegak-pleguk, tertatih-tatih.

Pandangan dan sikap pribadi saya terhadap Taman Siswa pada dasarnya tidak berubah, sampai mas Koko (Soedjatmoko) memperkenalkan saya kepada Mohammad Said. Di situ saya lihat kebesaran semangat Taman Siswa memancar dari pikiran-pikiran Mohammad Said.

Pertemuan kami bertiga berlangsung berulang-ulang dan selalu di rumah Mas Koko. Melalui diskusi-diskusi, saya mulai mengenali pola-pola pikir Mohammad Said tentang pendidikan Indonesia. Baru kemudian saya sadar, aneka pertemuan itu rupanya sengaja dirancang Mas Koko untuk mempertemukan saya sebagai seorang novice dalam pendidikan dengan veteran yang telah bertahun-tahun menggeluti masalah pendidikan Indonesia.

Saya banyak belajar dari Mohammad Said. Misalnya, bagaimana menghadapi tekanan politik untuk mempertahankan otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan; bagaimana menarik garis pemisah antara sikap politik dan sikap kultural; dan bagaimana menerjemahkan sikap ini dalam praktik pendidikan. Dan yang amat penting bagi saya, bagaimana menegakkan keanggunan pendidikan (educational dignity) dalam keterbatasan sarana. Berbagai pertemuan saya dengan Mohammad Said terjadi antara tahun 1963-1965, tahun-tahun terakhir pemerintahan Bung Karno.

Ketika Mohammad Said diangkat sebagai Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Presiden Soeharto—hanya selama tiga bulan—suatu hari di depan kantor Kementerian PPK terjadi demonstrasi pelajar yang mau "mengganyang" Soekarnoisme. Mohammad Said keluar dari kantor, menghadapi para pelajar seorang diri, dan berteriak, "Ya, saya soekarnoist. Kalian mau apa?" Demonstrasi pun bubar. Bagi saya, episode ini menunjukkan betapa besarnya keberanian politik Mohammad Said sebagai seorang pribadi Taman Siswa.

Kebingungan pendidikan kita

Dalam pandangan saya, kebingungan pendidikan kita kini merupakan akibat kebingungan politik. Kedua kebingungan itu lahir dari kebingungan kultural. Tiga jenis kebingungan ini letaknya berbeda-beda dalam ruang kehidupan kita. Kebingungan politik merupakan masalah hilir, masalah yang kini terjadi dan harus segera diselesaikan. Sumbernya adalah kebingungan kultural merupakan masalah hulu, yang cara penanganannya harus berbeda dari penanganan masalah hilir.

Intinya, kita harus berani memutuskan, kita akan menjadi bangsa yang bagaimana? Kita akan membentuk negara dan masyarakat yang bagaimana? Jika sudah memutuskan, kita mulai melakukan langkah-langkah yang secara programatik menuju sasaran tadi.

Kita, para penyangga pendidikan, adalah pemain-pemain kehidupan yang bekerja di bagian hulu. Kita masing-masing harus menentukan, ingin menjadi bangsa yang bagaimana dan ingin menegakkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bagaimana. Ini harus merupakan keputusan pendidikan yang harus diambil, bukan sesuatu yang didiktekan oleh para pemain di hilir, yaitu politisi.

Alangkah indahnya jika Taman Siswa sebagai pewaris kekuatan kultural yang besar dalam pendidikan dapat menunjukkan peta perjalanan (educational road map) yang dapat ditempuh bersama untuk mengantar generasi muda ke suatu kehidupan yang lebih santun, lebih cerdas, dan lebih manusiawi daripada apa yang kita jalani bersama kini.

Semoga kita dapat merasakan sentuhan tangan yang membimbing kita.

Mochtar Buchori Pendidik

di muntahkan oleh sawung@psik-itb.org